Bagaimana Jika Perusahaan Memberikan Gaji Dibawah Upah Minimum?

Mohon masukannya. Saya adalah karyawan pada suatu Perusahaan Swasta , sejak semula saya memang berstatus Pegawai Tidak Tetap di Perusahaan tersebut. Adapun upah yang saya terima selalu di bawah Upah Minimum Regional  yaitu sebesar Rp 50.000/hari. Hal ini sudah saya alami terus menerus dan sudah berjalan hampir 2 tahun ini tetapi  teteap tidak ada tindakan dari Perusahaan tempat saya bekerja tersebut untuk mengadakan kenaikan upah meski telah beberapa kali diajukan keberatan secara lisan kepada Pimpinan Perusahaan, bahkan teman-teman saya mengalami hal yang sama. Apa solusi yang harus kami tempuh secara hukum?

— Narasumber

Dalam dunia kerja sering terdengar istilah Upah Minimum Regional atau yang umum disingkat “UMR”, kemudian Upah Minimum Provinsi atau yang biasa disingkat “UMP” ataupun Upah Minimum Kota/Kabupaten atau “UMK”

Pada dasarnya apa yang sering kita dengan dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) tidak berlaku lagi atau tidak digunakan lagi, karena telah diganti dengan  istilah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Adapun yang biasa diberikan oleh Pengusaha kepada Karyawan/Pekerja adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan UMK biasanya selalu di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Perubahan istilah tersebut terjadi sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, kemudian Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minumum yang menegaskan sebagaoi berikut: 

Istilah “Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)” diubah menjadi “Upah Minimum Propinsi”. istilah “Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)” diubah menjadi “Upah Minimum Kabupaten/Kota“……….

Setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia umumnya selalu mengalami kenaikan dtandar Upah Minimum. Kenikan Upah Minimum tersebut biasanya akan dibarengi dengan Keberatan dari Pengusaha karena beberapa faktor seperti Kondisi Perusahaan yang sedang sepi konsumen, selain itu Kondisi keuangan Perusahaan yang mengalami masalah sehingga membuat biaya Perusahaan menjadi tinggi. Namun kendala-kendala tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Perusahaan untuk mengesampingkan Standar Minimum Pengupahan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari standar upah minimum yang telah ditetapkan.  Adapun Pemerintah menetapkan upah minimum ini tidak lain berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan hidup layak serta dengan terlebih dahulu memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

 Sebagaimana tela ditentukan bahwa Upah Minimum terdiri atas:

  1. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/Kota atau yang dikenal dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
  2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten Kota (“UMS”).

Membayar Upah dibawah upah minimun merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan kepada Pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menevgaskan sebagai berikut:

Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

 

Namun dalam suatu keadaan dimana Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum maka  Pengusaha dapat melakukan penangguhan upah berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur demikian:

  1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
  2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
  3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut:

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Terhadap Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015menyebutkan bahwa frasa “……………tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jadi dapat dmengerti bahwa penangguhan pembayaran upah minimum yang dilakukan pengusaha kepada pekerja/buruh tidak dapat serta-merta menghilangkan kewajiban Pengusaha/Perusahaan untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Artinya selisih upah minimum yang belum dapat dibayar oleh Pengusaha selama masa penangguhan tetap menjadi Utang Pengusaha yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja.

Mengenai tata cara atau mekanisme penangguhan upah minimum dapat dipedomani dalam Keputusan Menteri Tenaha Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Upah Minimum.  Dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 diatur sebagai berikut:

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minum diajukan oleh Pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggungjawab di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum dan telah mendapat Kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Pekrja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

Agar diketahui bahwa ijin penangguhan upah minimum ini memiliki batasan waktu yaitu untuk jangka waktu paling lama 12 bulan dan setelah berakhirnya ijin penangguhan pelaksanaan uipah minimum tersebut maka Pengusaha wajib menjalankan ketentuan mengenai upah minimum sebagaimana telah diatur dalam UU ketenagakerjaan.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana langkah hukum untuk menghadapi Pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum? Untuk memperkarakan persoalan tersebut maka  Anda bisa menggunakan proses penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:

Pertama, Anda dapat mengupayakan perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tercapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya maka para pihak harus membuat perjanjian bersama untuk didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun sebaliknya apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya perundingan namun tidak tercapai kesepakatan, maka  upaya selanjutnya yang harus ditempuh adalah dengan cara perundingan tripartit yang melibatkan pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha dan pihak ketiga yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada perundingan Triparit ini anda harus mengajukan bukti-bukti yang menerangkan kalau perundingan bipartit telah dilaksanakan atau telah ditempuh akan tetapi gagal mencapai kesepakatan. Perundingan Tripartit ada beberapa cara yaitu Mediasi, Konsiliasi maupun Arbitrase. Namun untuk persoalan anda, maka perundingan tripartit yang anda tempuh adalah dengan cara Mediasi yaitu penyelesaian yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak Disnaker. Dalam prosesnya mediator akan mencoba mendamaikan dan mengeluarkan anjuran secara tertulis atas persoalan anda dengan Perusahaan yang kemudian dapat diikuti ataupun ditolak oleh para pihak baik anda maupun Pihak Perusahaan tempat anda bekerja. Jika anjuran ditolak oleh salah satu pihak atau dalam hal ini anda menolak anjuran yang diberikan oleh Mediator maka pihak yang menolak tersebut dapat mengajukan perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan menunjukkan bukti anjuran tertulis yang telah dikeluarkan oleh Mediator.

Sekian Tanggapan kami, semoga bermanfaat

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://realitahukum.com/keresahan/
TWITTER
YOUTUBE
INSTAGRAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enjoy this blog? Please spread the word :)

error: Content is protected !!