Putusan MA RI No. 100 K/KR/1963 tanggal 19 Mei 1964

Yurisprudensi
1. Mendengar keterangan saksi termasuk kebijaksanaan Hakim.
2. Alasan-alasan untuk memasukkan seseorang kedalam penjara tidak merupakan syarat mutlak.

— Putusan MA Republik Indonesia No. 100 K/KR/1963 tanggal 19 Mei 1964

Putusan MA RI No. 100 K/KR/1963 tanggal 19 Mei 1964

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

 

Mengadili dalam tingkat kasasi, telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamag Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tanggal 26 November 1962 No. 668/1962 S. dengan putusan mana Terdakwa:

LANTAK bin HAJI TOYIB, umur kira-kira 35 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir di Desa Arahan-Kidul, Keasistenan Lohbener, Kawedanan dan Kabupaten Indramayu, pekerjaan Kepala Desa (Kuwu) Arahan Kidul;

Penuntut-kasasi (ditahan sejak tanggal 26 November 1962;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeru tersebut karena dituntut:

PERTAMA:

Bahwa ia, pada atau kira-kira tanggal 10 Januari 1962, atau setidak-tidaknya dalam tahun 1962, di Desa Arahan Kidul tersebut, telah melakukan kejahatan sebagaimana termasktub dan terancam hukuman dalam Pasal 263 (1) (2) KUHP, yakni telah memerintahkan  sebagai atasan (kuwu) kepada bawahannya, yaitu juru tulis desa Arahan-Kidul bernama Abdullah bin Haji Noer, untuk mengisi 5 (lima) helai surat tanda terima (kuitansi) palsu, tetapi telah ada tanda tangan si penerima uang bernama Kaslim, kuitansi-kuitansi mana diisi dengan angka jumlah uang yang lebih besar daripada yang diterimakan kepada saksi Kaslim bin Nadir, misalnya:

  1. Kuitansi tgl. 1 Januari 1962 dengan jumlahj Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), yang diterima oleh Kaslim bin Kadir hanya Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
  2. Kuitansi tanggal 1 Januari 1962 dengan jumlah uang Rp.1.100,27,- (seribu seratus dan 27/100 rupiah), yang diterima oleh Kaslim bin Nadir hanya Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  3. Kuitansi tgl 10 Januari 1962 dengan jumlah uang Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), yang diterima oleh Kaslim bin Nadir hanya Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

KEDUA:

Bahwa ia, pada tanggal 1 Januari 1962 dan 10 Januari 1962, ditempat tersebut dalam tuduhan pertama, sebagai Pegawai Negeri telah dengan sengaja dan melawan hak memiliki uang, yang semuanya atau sebagaiannya seharusnya diterimakan kepada saksi Kaslim bin Nadir, untuk dibayarkan kepada rakyat yang ikut bekerja memperbaiki slokan di blok Semang, Kalianyar dan Tulungagung, uang mana ada padanya bukan diperoleh dari kejahatan, melainkan dari pemerintah (Bank Koperasi Tani dan Nelayan Kabupaten Indramayu) pada tanggal  24 November 1961 sebesar Rp. 23.000,- yang maksudnya untuk membuat dan memperbaiki solokan-solokan tersebut diatas, uang mana nyatanya Terdakwa pakai dengan pengeluaran yang lebih sedikit (tidak semestinya) sehingga ada kelebihan yang ia miliki untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, kejahatan mana terancam dengan hukuman dalam pasal 372 KUHP;

KETIGA:

Bahwa ia, pada hari dan bulan Desember 1961, setidak-tidaknya dalam tahun 1961, ditempat tersebut dalam tuduhan pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang kepunyaan saksi-saksi Durah, Djana dan Tjaliba ca, yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, kejahatan mana terancam dengan hukuman dalam pasal 372 KUHP;

Dengan memperhatikan pasal-pasal 236 (1) (2) dan pasal 33 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam Relemen Indonesia yang dibaharui, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan: “Pemalsuan Surat” dan “Penggelapan”,

dan oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denga perintah supaya Terdakwa dimasukkan kedalam penjara , dengan ketentuan bahwa waktu selama Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi kuat dikurangkan segenapnya pada lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhi,

dan dengan perintah pula supaya barang-barang bukti dikembalikan pada desa Arahan-kidul, kecuali 5 heli kuitansi palsu tersebut dan sebuah buku catatan kuli-kuli yang akan tetap dilampirkan pada berkas perkara, dan dihukium pula untuk membayar ongkos perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat banding telah diperbaiki sekadar mengenai hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 24 April 1963/P.T.Pidana, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan dari Terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan NBegeri di Indaramayu tertanggal 26 November 1962 No. 668/1962/s;

Memperbaiki hukumannya menjadi: penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya waktu selama Terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mendapat kekuatan yang pasti, semuanya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ini;

Menghukum Terdakwa membayar biaya dalam peradilan banding ini:

Mengingat akan akta tempat penuntunan kasasi No. 71963/Kasasi Pidana yang dibuat oleh Pd. Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 1963, Harun, S.H., untuk dan atas nama Penuntut-kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut diatas.

Memperlihatkan risalah kasasi tertanggal Bandung 11 Juni 1963 yang diterima di Kepaniteraab Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 14 Juni 1963, yang diajukan oleh kuasanya, Harun, S.H., tersebut;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 9 September 1963, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa hendaknya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut-Kasasi pada tanggal 23 Mei 1963, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah dimasukkan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut-kasasi pada pokoknya ialah:

Bahwa meskipun Penuntut-kasasi dalam memori bandingnya telah meminta didengar beberapa orang saksi lagi, tetapi Pengadilan Tinggi telah menolak mendengar saksi-saksi tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dengan demikian telah melanggar Pasal 299 (1) RIB, yang menyatakan dengan tegas, bahwa sekalian orang yang tidak dikecualikan pada pasal-pasal 274, 276 dan 278 berhak memberikan kesaksian dalam perkara pidana;

Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah melanggar pasal 319 RIB dengan memerintahkan supaya Terdakwa dimasukkan kedalam penjara tanpa disertai dengan alasan-alasan sebagai dasar dari perintah itu;

Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah melanggar pasal 324 RIB dengan memerintahkan supaya Terdakwa dalam penjara, karena menurut kekuatan mutlak apabila Terdakwa maupun pihak Kejaksaan telah menyatakan menerima putusan ataupun apabila jangka waktu untuk banding telah lewat tanpa dipergunakan atau apabila permohonan banding ditarik kembali;

MENIMBANG:

Bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Mengenai keberatan ad. 1:

karena tentang perlu atau tidaknya mendengar seorang saksi termasuk kebijaksanaan hakim, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagipula pasal 299 (1) RIB harus diartikan demikian, bahwa setiap orang yang tidak dikecualikan dalam pasal-pasal 274, 276, dan 278 boleh didengar dan tidak diharuskan untuk didengar sebagai saksi;

Mengenai keberatan ad. 2:

Karena meskipun alasan-alasan yang dimaksudkan itu tidak dimuat dalam perintah memasukkan dalam penjara tersebut, namun perintah hakim itu tidak batal karenanya asal syarat-syarat yang termaksud dalam Pasal 62 jo. 75 jo. 83 C HIR dipenuhi, hal mana telah terdapat dalam perkara ini;

Mengenai keberatan ad. 3:

Karena menurut pasal 315 (2) RIB perintah hakim yang termaksud itu harus seketika dilaksanakan, segera setelah putusan hakim diucapkan; lagipula yang diperintahkan oleh hakim itu adalah penahanan sementara, bukannya menjalankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula oleh karena tidak ternyata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Mempertimbangkan pasal-pasal UU yang bersangkutan dan pasal 430 UU Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari Penuntut-kasasi: Lantak bin Haji Toyib tersebut;

Menghukum Penuntut-kasasi tersebut akan membayar segala biaya perkara dalam tingkatan ini.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://realitahukum.com/putusan-ma-ri-no-100-k-kr-1963-tanggal-19-mei-1964/
TWITTER
YOUTUBE
INSTAGRAM

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enjoy this blog? Please spread the word :)

error: Content is protected !!