Putusan MA RI No. 268 K/Sip/1980

Yurisprudensi
Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggungjawab PT. harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggungjawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.

— Putusan MA Republik Indonesia No. 268 K/Sip/1980

PUTUSAN 

NOMOR: 268 K/SIP/1980 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam tingkat kasasi, telah mengajukan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

HERMAN RACHMAT, bertempat tinggal di Jln. Supratman No. 34, Bandung, Penggugat untuk kasasi, dahulu Penggugat-Terbanding;

MELAWAN

NY. MARYAM ABAS, bertindak untuk diri sendiri atau selaku direktris PT. Cikembang, berkedudukan di Jln. Braga N0. 95 Baru, dan bertempat tinggal di Jln. Ciateul No. 64 Baru, Bandung, Tergugat dalam Kasasi, dahulu Tergugat-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Penggugat untuk kasasi sebagai Penggugat-asli telah menggugat sekarang Tergugat dalam kasasi sebagai Tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat-asli selaku pedangang bahan-bahan bangunan di Bandung, atas permintaan Tergugat-asli telah mengirimkan bahan-bahan bangunan kepada Tergugat -asli untuk kepentingan proyek Tergugat-asli;

Bahwa atas pengiriman bahan-bahan bangunan tersebut, Tergugat-asli harus membayar kepada Penggugat-asli yang masih terutang sebesar Rp. 23.869.655,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan;

Bahwa jumlah tersebut merupakan utang yang harus dipertanggungjawabkan Tergugat-asli yang sampai sekarang belum dilunasi oleh Tergugat-asli, meskipun Penggugat-asli berulang kali melakukan penagihan;

Bahwa atas jumlah utang Tergugat-asli tersebut, Penggugat asli berhak menuntut ganti kerugian untuk setiap bulannya sebesar 10 % dari jumlah utang tersebut sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan lunas dibayar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat-asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung, agar atas rumah, tanah, serta kekayaan lain dari Tergugat-asli diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu, dan selanjutnya memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Menyatakan sah dan berharga atas conservatoir beslag tersebut diatas;

III. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar  Rp. 23.869.655,- ditambah dengan kerugian sebesar 10 % setiap bulan sejak gugatan dimasukkan sampai dengan utangnya dibayar lunas;

V. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (Verset), banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

VI. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER:

Memberikan keputusan yang seaqdil-adilnya dalam peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat-asli telah diajukan eksepsi oleh Tergugat-asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang berutang kepada Penggugat-asli adalah PT. Cikembang, dan Tergugat-asli bukan lagi sebagai Direktris PT. Cikembang sejak tanggal 20 Desember 1977;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat-asli adalah keliru dan mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar gugatan Penggugat-asli ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil keputusan, yaitu tanggal 6 Februari 1979 No. 188/1978/C/Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

II. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Ny. Leonora Pattisamallo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 1978 No. 188/78/c/Bdg, atas sebuah rumah berikut tanahnya, setempat terkenal dengan Jln. Ciateul No. 64 Bandung, dan oleh Edi Karnadi, Pejabat Sementara Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Desember 1978 No. 30/1978/Perd. LPN Tsm., atas sebidang tanah darat terletak di Blok Sukasari Desa Lengkongsari, Kotib Tasikmalaya;

III. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 23.869.655,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ditambah dengan ganti kerugian sebesar 2 % setiap bulannya sejak gugatan dimasukkan sampai utangnya dibayar lunas;

V. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 11 April 1979 No. 244/1979/Perd. PTB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima Permohonan bandung tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal 6 Februari 1979 No. 188/1978/C/Bdg., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugat Terbanding, semula Penggugat, tidak dapat diterima;

Memerintahkan untuk segera mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 10 Agustus 1978 No. 188/78/C/Bdg, dan tertanggal 18 Desember 1978 No. 30/1978/Perd./LPN Tsm., yang telah dilakukan dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam risalah penyitaan tersebut;

Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 4.050,- (empat ribu lima puluh rupiah);

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Mei 1979, kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Terbanding dengan perantaraan kuasanyta khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 1979 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 1979, sebagaimana ternyata dari SUrat Keterangan No. 99/1979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 1979;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 1979 telah diberitahukan memori kasasi dari Penggugat-Terbanding kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya UU 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut UU 19/1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 (4) UU 13.1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 UU 14/1970, maka pasal 70 UU 13/1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan UU 1/1950 secara keseluruhan, melainkan sekadar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam UU 14/1970;

Bahwa dengan demikain, maka yang berlaku sebagai acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam UU 1/1950, sekadar tidak bertentangan dengan UU 14/1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UU, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

  1. Bahwa pengadilan Tinggi tidak melaksanakan peraturan hukum sebagai tercantum dalam pasal 227 (4) HIR, yaitu Pengadilan Tinggi hanya memerintahkan mencabut, yang seharusnya memerintahkan pula penghapusan conservatoir beslag tersebut;
  2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan tuntutan subsider dari Penggugat untuk kasasi, yaitu untuk memberikan keputusan yang adil dalam peradilan yang baik;

a. Menurut Prof. Ir. R. Soepomo, S.H., Cetakan II tahun 1958 hal. 133, bahwa hakim aktif dalam hukum acara perdata menurut HIR … dan seterusnya …. ;

b. Raad van Justitie Jakarta tanggal 20 Januari 1939 mengizinkan mengubah tuntutan, asalkan saja tetap mengenai materi yang menjadi soal, dan Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya;

c. Putusan kamer ketiga tanggal 13 Mei 1938 (T 148 hal. 157) yang menguatkan Putusan Landraad Purworejo tanggal 23 Desember 1937 (diketuai Mr. Soepomo), mengizinkan tuntutan subsider supaya Landraad memberikan peradilan yang selayaknya;

d. Pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dan buku sub. ad diatas hal 39, bahwa menurut aliran adat, hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadili sehingga tidak timbul kembali, sesuai dengan pendapat Mr. Wirjono (het gezag van gewijsde in burgerlijke landraadzaken), 1931 hal. 81 serta pendapat Prof. Ter Haar, yang menyatakan bahwa hakim harus diberi hak untuk memanggil seorang pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses, sehingga dapat memberi keputusan terhadap segala orang yang berkepentingan;

Oleh karenanya maka gugatan Penggugat untuk kasasi yang ditujukan kepada Tergugat dalam kasasi selaku Pribadi dan/atau PT. Cikembanf, baik pengurus yang bertanggungjawab (yang melalukan pengambilan barang) ataupun pengurus yang sekarang, merupakan tanggungjawab dari PT. Cikembang, untuk membayar utangnya kepada Penggugat;

MENIMBANG

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagipula sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau UU, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi, Herman Rachmat tersebut, harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 UU 14/1970, UU 13/1965, dan UU 1/1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi, HERMAN RACHMAT tersebut;

Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, ditetapkan sebanyak Rp. 2.580,- (dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 1982, dengan Busthanul Arifin, S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Syafiar, S.H., dan A. Soedjadi, S.H., sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 1982, oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Syafiar, S.H., dan A. Soedjadi, S.H., hakim-hakim anggota, dan D. Sitindjak, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://realitahukum.com/putusan-ma-ri-no-268-k-sip-1980/
TWITTER
YOUTUBE
INSTAGRAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enjoy this blog? Please spread the word :)

error: Content is protected !!